Rencana TNI AD merekrut 24.000 tamtama untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan dikritik Koalisi Masyarakat Sipil. Rencana pembentukan itu dinilai keluar jauh dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
TNI AD akan melakukan perekrutan calon tamtama secara besar-besaran, sebanyak 24.000 orang untuk membentuk struktur organisasi baru berupa Batalyon Teritorial Pembangunan. Rekrutmen ini disoroti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menilai pembentukan tersebut tidak sesuai tugas pokok TNI.
Melalui rekrutmen ini, prajurit nantinya disiapkan bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan menjadi pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan.
Adapun kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yaitu Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI, Amnesty International Indonesia, ELSAM, Human Right Working Group (HRWG), WALHI, SETARA Institute, Centra Initiative, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), BEM SI, De Jure.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai, rencana rekrutmen tersebut sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Menurut Koalisi Masyarakat tersebut, TNI mestinya direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan.
“Dengan demikian, kebijakan perekrutan sebagaimana sedang direncanakan tersebut telah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU TNI itu sendiri,” kata Koalisi Masyarakat Sipil kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).
Koalisi Masyarakat Sipil menilai adanya perubahan lingkungan strategis dan ancaman perang yang semakin kompleks dan modern menuntut TNI fokus dan memiliki keahlian spesifik di bidang peperangan. Oleh karena itu Koalisi Masyarakat Sipil menilai menempatkan TNI untuk mengurusi hal-hal di luar pertahanan justru akan melemahkan TNI dan membuat TNI menjadi tidak fokus untuk menghadapi ancaman perang itu sendiri dan secara tidak langsung akan mengancam kedaulatan negara.
“Kami menilai, perekrutan dan pelibatan TNI bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan untuk urusan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan adalah bentuk kegagalan untuk menjaga batas demarkasi yang tegas antara urusan sipil dan militer,” bunyi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut.
Lebih lanjut, Kelompok Masyarakat Sipil juga menyoroti peran TNI yang diatur dalam konstitusi UUD 1945 dan
UU TNI.
Berdasarkan aturan itu telah menetapkan pembatasan terhadap TNI yang tidak memiliki kewenangan mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan.
“Hal ini tentu mencederai semangat Reformasi TNI yang menginginkan terbentuknya TNI yang profesional dan tidak lagi ikut-ikutan mengurusi urusan sipil,” katanya.
Oleh karenanya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah melakukan pengawasan terhadap perekrutan dan pelibatan TNI di luar tugas pokok dan fungsinya.
“Kami mendesak Presiden dan DPR untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tentang perekrutan dan pelibatan TNI yang berlebihan tersebut karena telah menyalahi jati diri TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai amanat konstitusi dan UU TNI,” sambungnya.
Apa respons TNI AD?
TNI AD merespons kritikan yang muncul mengenai perekrutan calon tamtama sebanyak 24 ribu prajurit untuk Batalyon Teritorial Pembangunan. TNI AD menjelaskan fungsi teritorial menjadi salah satu fungsi utama yang dimiliki.
“Fungsi utama teritorial itu kita melaksanakan kegiatan sebagai bagian dari masyarakat, sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang di dalam jati dirinya itu melekat bahwa kita ini berasal dari rakyat, sehingga kita bersama-sama dengan rakyat menyatu, membina, menyiapkan rakyat sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, rakyat siap untuk bersama-sama dengan TNI melaksanakan upaya pertahanan negara ini,” ujar Kadispen TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Dia menjelaskan sistem pertahanan keamanan Indonesia mengandung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dia menyebut pada masa damai ini, TNI AD harus menyiapkan rakyat untuk siap setiap saat sewaktu-waktu bersama-sama dengan TNI sebagai komponen utama pertahanan untuk melaksanakan pertahanan negara.
“Penyiapannya itu tidak selalu atau tidak dalam bentuk penyiapan teknis pertempuran, teknis pertahanan, teknis peperangan. Penyiapannya itu kita harus meyakinkan masyarakat ini siap secara kesejahteraan, siap secara kesehatan, lalu siap secara pendidikan. Itu ada di fungsi utama teritorial, bagian dari penyiapan kita terhadap masyarakat,” kata dia.
Dia juga menerangkan dalam operasi militer selain perang (OMSP), TNI memiliki fungsi melaksanakan kegiatan perbantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Termasuk mendukung program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tentu kita harus mendukung, harus membantu itu, karena itu menjadi amanah dari tugas kita juga, pasti, militer setelah perang itu satu fungsi utama, fungsi utama pertempuran itu juga berjalan,” terangnya.
Dia pun mengatakan TNI AD tidak pernah menolak kritik atau pun masukan yang disampaikan. Dia menyebut TNI AD menganggap hal tersebut sebagai kecintaan masyarakat kepada TNI.
“Saya mewakili Angkatan Darat selalu menyatakan, bahwa kami menerima dengan baik segala saran, masukan, kritik dari semua komponen, dari semua elemen. Karena kami sadari kami yakin itu bagian dari kecintaan masyarakat kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Darat,” imbuhnya.
Baca artikel selengkapnya di: DetikNews
Koalisi Sipil Kritik Rekrutmen Tamtama TNI Besar-besaran
Respons TNI AD Usai Rekrutmen Tamtama Besar-besaran Tuai Kritik
