majalahkoran.com – Konflik antara Israel dan Iran memasuki hari ketujuh dengan intensitas serangan yang kian meningkat. Setelah sempat mereda sehari sebelumnya, Kamis, 19 Juni 2025, kedua negara kembali melancarkan aksi militer besar-besaran yang menyasar fasilitas strategis dan menimbulkan korban sipil. Serangan udara dan rudal balistik kembali mewarnai langit Tel Aviv dan Teheran.
Israel menggempur reaktor air berat di Arak, Iran, menggunakan 40 jet tempur dan menjatuhkan 100 amunisi. Serangan ini disebut sebagai upaya melemahkan potensi nuklir Iran. Tak lama berselang, Teheran membalas dengan rudal yang menghantam rumah sakit Soroka di Beersheba dan gedung bursa saham di Tel Aviv yang menyebabkan puluhan orang luka-luka dan kerusakan signifikan di empat bangunan.
Eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel menimbulkan potensi ancaman terhadap Indonesia. Ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini tak hanya memunculkan krisis geopolitik, tetapi juga bisa menimbulkan efek domino terhadap sektor energi, perdagangan, dan iklim investasi global.
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan menyatakan terus memantau eskalasi ketegangan antara Iran dan Israel yang memasuki hari ketujuh sejak pecahnya konflik bersenjata di kawasan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam potensi dampak konflik terhadap perekonomian nasional.
“Jika konflik berkepanjangan dan memicu kenaikan tajam harga minyak dunia, tekanan terhadap inflasi domestik, biaya subsidi energi, dan defisit fiskal akan meningkat,” ujar Deni saat dihubungi pada Kamis, 19 Juni 2025.
Menurut Deni, pemerintah telah menyiapkan tiga pendekatan mitigasi utama. Pertama, melalui koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar rupiah. Dukungan terhadap sektor keuangan juga dipersiapkan melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk penguatan cadangan devisa dan stabilisasi mata uang nasional.
Langkah kedua mencakup respons kebijakan fiskal melalui penyusunan stimulus yang terarah dan rekonstruksi belanja negara untuk menjaga daya beli masyarakat serta menggerakkan sektor produktif. Sementara itu, strategi ketiga dilakukan dengan memperkuat diversifikasi energi dan ketahanan pangan guna meminimalisasi tekanan dari lonjakan harga komoditas internasional.
Meski demikian, Deni menyampaikan optimisme pemerintah dalam menghadapi dinamika ini. “Melihat pengalaman penanganan krisis sebelumnya, termasuk pandemi dan tensi dagang global,” katanya.
Kementerian Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya langkah antisipatif sektor industri nasional terhadap dampak konflik Iran-Israel. Agus menyebut, ketergantungan industri dalam negeri pada energi impor baik sebagai bahan baku maupun input produksi menjadikan sektor ini rentan terhadap gejolak geopolitik.
Dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, 18 Juni 2025, Agus menyampaikan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok global khususnya bahan baku industri. Hal ini terjadi karena banyak jalur logistik dan distribusi produk ekspor melewati kawasan yang kini dilanda konflik terbuka. Ia mengingatkan industri juga harus memitigasi dampak gejolak nilai tukar terhadap inflasi harga input produksi yang berujung pada penurunan daya saing ekspor.
Menurut Agus, energi tidak hanya vital sebagai sumber tenaga produksi, tetapi juga sebagai bahan baku proses industri. Oleh karena itu, pelaku industri diminta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dari berbagai sumber. Langkah ini dinilai dapat mendorong produktivitas dan memperkuat daya saing produk manufaktur dalam negeri.
Kementerian Perindustrian turut mendorong pelaku usaha agar tak hanya menghemat energi, tetapi juga melakukan diversifikasi sumber energi dalam proses produksinya. Ketergantungan pada energi fosil impor, terutama dari Timur Tengah, disebut semakin berisiko dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil.
Agus menjelaskan, sektor manufaktur perlu diarahkan untuk memproduksi perangkat pendukung ketahanan energi nasional, seperti mesin pembangkit, infrastruktur energi, dan komponen energi terbarukan. Di sisi lain, di tengah lonjakan biaya logistik global, inflasi, dan depresiasi nilai tukar akibat perang, sektor pangan juga perlu segera melakukan hilirisasi.
“Ketiga faktor ini, logistik, inflasi, dan nilai tukar, secara langsung meningkatkan harga bahan baku dan produk pangan impor. Maka jawabannya adalah hilirisasi produk pangan dalam negeri. Industri kita harus mengambil peran dalam memproses hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan domestik agar tidak terus bergantung pada bahan baku pangan impor,” kata Agus.
Agus mengimbau pelaku industri untuk memanfaatkan skema penyelesaian transaksi mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Skema ini bisa menjadi instrumen penting menghadapi tekanan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama terhadap negara-negara mitra yang telah menandatangani kerja sama LCS dengan Indonesia.
