majalahkoran.com – Pengamat politik Rocky Gerung mengangkat isu kaitan antara kontroversi seputar ijazah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan pemecatan Bambang Beathor Suryadi dari posisinya sebagai tenaga ahli pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Pemberhentian politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut diumumkan melalui surat resmi dengan nomor B.116/KS.02/SES/6/2025.
Surat ini ditandatangani secara langsung oleh Kepala Sekretariat BP Taskin, Eni Rukawiani.
Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa masa kerja Beathor akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan tidak akan diperpanjang.
Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi internal yang telah dilakukan, Beathor terbukti melanggar kode etik serta gagal mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.
Pemecatan tersebut terjadi tidak lama setelah pertengahan Juni 2025, saat Beathor Suryadi menyatakan bahwa ijazah Jokowi bukan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dicetak di Pasar Pramuka.
Diketahui bahwa Beathor Suryadi merupakan seorang aktivis serta pengacara yang telah beberapa kali terlibat dalam berbagai kasus politik dan hukum.
Ketika masih menempuh studi di Universitas Pancasila pada era 1980-an, Beathor dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Pembungkaman
Pemecatan Beathor Suryadi dari BP Taskin, terutama setelah ia menyatakan bahwa ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, menurut Rocky Gerung merupakan bentuk upaya untuk membungkam.
Rocky berpendapat, Beathor yang menjabat sebagai pejabat negara sertanyanyiannyajustru menjadi puncak dari keraguan masyarakat terhadap ijazah Jokowi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu dalam sebuah tayangan yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, pada Jumat (4/7/2025).
Beathor membongkar riwayat pendidikan Jokowi yang tercatat di Jalan Pramuka. Ia berusaha meyakinkan para aktivis agar waspada terhadap kekuasaan. Pada akhirnya, dia kena dampaknya.dampratdari kekuasaan.”
“Ketika Jokowi berkuasa, Beathor naik daun. Kini, ia diturunkan atau dipaksa mundur dari jabatannya sebagai penasihat ahli di lembaga yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko dan Iwan Sumule,” ujar Rocky Gerung.
Jadi, posisi Beathor sebenarnya adalah sebagai pejabat negara. Kini, karena dia mempersoalkan ijazah mantan kepala negara, ia pun diberhentikan.
“Nah, kita bisa melihat ini sebagai eskalasi, atau mungkin penumpukan dari rasa curiga dan kekhawatiran masyarakat terhadap keabsahan ijazah palsu Jokowi,” tambahnya.
“Jadi, Beathor akhirnya harus menerima kenyataan bahwa dia akan dibungkam,” ujar Rocky Gerung kembali.
Bagaimana Kejujuran UGM?
Rocky Gerung berpendapat bahwa pemecatan dari BP Taskin dan upaya untuk membungkam dirinya merupakan langkah kecil yang dilakukan oleh Beathor.
Menurut Rocky, yang lebih penting bagi publik adalah kejujuran pihak UGM mengenai ijazah Jokowi.
Pendiri SETARA Institute yang dikenal juga karena pemikirannya dalam bidang feminisme ini pun menyampaikan permintaan kepada Jokowi.legawamenampilkan ijazah untuk menenangkan kehebohan di masyarakat.
“Tapi menurut Beathor, dia sudah berkali-kali masuk penjara di masa Orde Baru. Baginya, itu hanya permainan kecil,” kata Rocky Gerung.
“Tapi pertandingan besar itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apa sebenarnya kejujuran dari UGM?” katanya lebih lanjut.
“Dan para alumni UGM telah memberikan ultimatum kepada rektor agar mundur jika tidak mampu menegakkan kejujuran, memastikan bahwa UGM harus tampil di hadapan publik dan menunjukkan ijazah aslinya,” ujarnya.
“Demikian juga, Jokowi denganlegawaseharusnya menunjukkan [ijazah, red.] agar kasus ini benar-benar bisa dijelaskan,” katanya.
Prabowo juga Menunggu
Rocky Gerung berpendapat bahwa keterbukaan yang ditunjukkan Jokowi dan UGM terkait kontroversi ijazah ini juga tengah diamati oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Dan menurut saya Presiden Prabowo juga sedang menunggu hal itu, karena tidak mungkin Prabowo yang meminta-minta, sebab secara etika itu tidak pantas dilakukan,” kata Rocky Gerung.
“Tapi tampaknya Presiden Prabowo juga sangat berharap agar lembaga-lembaga resmi ini benar-benar menyampaikan kejujuran,” tambahnya.
“Lembaga resmi pertama tentu saja adalah UGM, meskipun ada lembaga lain seperti KPU dan sebagainya. Namun permasalahan utamanya memang berada di UGM,” tegasnya.
